IHSG Beri Sinyal Ekonomi Indonesia Suram

 

Kondisi IHSG yang turun tajam selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejauh ini, belum terlihat apakah IHSG akan berbalik arah. Para ekonom Indonesia menilai IHSG saat ini merupakan peringatan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. (*)

PADA 18 Maret 2025 lalu, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dalam. Yaitu mencapai -3,84 % dari harga penutupan sehari sebelumnya 6.471 pada 17 Maret 2025. 

Penurunan ini merupakan yang terdalam pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024 silam, tren IHSG konsisten turun.

Pada 18 Maret 2025 kemarin, IHSG sempat menyentuh angka 6.011 atau turun -7,11% sebagai titik terendahnya. 

Sejak Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, trend IHSG tidak pernah naik. Bahkan sejauh ini (harga penutupan IHSG pada 18 Maret 2025 adalah 6.223), penurunan IHSG telah mencapai -19,93%. 

IHSG tertinggi pada zaman Prabowo-Gibran ini hanya terjadi pada 23 Oktober 2024 lalu di angka 7.805. Setelah itu, IHSG turun terus. 

Perdagangan pada 18 Maret 2025 sempat dihentikan sementara oleh BEI selama 30 menit pada pukul 11:19 WIB hingga pukul 11:49 WIB. Penghentian perdagangan sementara ini dilakukan berdasarkan PR No 023/BEI.SPR/03-2025 tentang pembekuan sementara perdagangan akibat penurunan IHSG.

BACA JUGA: Setahun IHSG Sideway, Rupiah Melemah

Di kawasan regional, Asia Tenggara, seluruh index negara tetangga hijau atau mengalami kenaikan. Hanya pasar saham Indonesia yang mengalami penurunan yang dalam. 

Bahkan anggota DPR RI sampai datang ke BEI karena penurunan yang sangat tajam ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya selain di masa Covid 19.

Sejumlah pakar dan ekonom menilai ekonomi Indonesia saat ini suram. Tapi pelaku pasar meyakini kejatuhan IHSG ini disebabkan sejumlah faktor dan sentimen negatif lainnya. 

Yuk kita kulik sejumlah sentimen negatif tersebut. 

1. Danantara

Yang membuat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menjadi isu negatif terhadap IHSG ini adalah pengelolaan keuangan Danantara tidak bisa diaudit oleh penegak hukum. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BPI Danantara yang diresmikan pada 24 Februari 2025 lalu ini dianggap oleh investor sebagai lembaga yang tidak memiliki kepastian hukum. Lembaga yang akan menghimpun dana jumbo ini tidak memiliki payung hukum untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangannya. 

Padahal investor butuh kepastian hukum. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. 

Sedangkan BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat memeriksa keuangan perusahaan jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

BACA JUGA: Petinggi Perusahaan Jual Saham Goto

Ada 7 perusahaan negara yang tergabung dalam Danantara ini. Yaitu Pertamina, MIND ID, PLN, Telkom Indonesia, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

2. Revisi UU TNI

Pembahasan revisi undang-undang ini oleh Rapat Komisi I DPR dengan pemerintah menyita perhatian publik. Puncaknya pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, digeruduk massa yang menentang sejumlah pasal yang rencananya akan ditambahkan pada UU tersebut. 

Pembahasan revisi UU ini mendapatkan kritik tajam dari para penggiat demokrasi. Mereka menilai revisi ini dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat. Mereka menganggap RUU TNI dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.

Dalam RUU TNI ini, prajurit TNI bisa mendapatkan jabatan di 16 kementerian atau lembaga pemerintahan. 

3. Pernyataan Pesimis Prabowo soal Saham

Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut jual-beli saham yang dilakukan orang 'kecil' seperti berjudi.

Bagi pelaku yang aktif di bursa saham, pernyataan Prabowo tersebut tidak mendukung program edukasi agar masyarakat semakin banyak masuk ke dunia pasar modal. Kampanye atau ajakan yang dilakukan selama ini terasa sia-sia dengan pernyataan tersebut.

4. Isu 2 Menteri Resign

2 menteri Kabinet Merah Putih diisukan resign atau mengundurkan diri. Kabar burung ini semakin menambah sentimen negatif pada pasar modal.

Kedua menteri tersebut adalah Menkeu Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kabarnya, keduanya akan meletakkan jabatan tersebut pasca Idul Fitri mendatang. 

Namun, isu Sri Mulyani mundur telah dibantah olehnya. Wanita kelahiran Lampung ini menegaskan, dirinya masih tetap berada di Kabinet Prabowo Gibran. 

Sedangkan Airlangga belum memberikan pernyataan apapun hingga tulisan ini disusun. 

5. Dugaan Korupsi di Sejumlah BUMN

Nah yang ini juga menjadi kabar tak sedap bagi dunia investasi di Indonesia. Tercatat ada 5 perusahaan BUMN yang terjerat kasus dugaan korupsi.

BACA JUGA: Permintaan Rokok Ilegal Naik, Cuan Perusahaan Rokok Tetap Tinggi

Pertama, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022. Jumlah tersangkanya mencapai 23 orang. 

Dari audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari penyewaan alat yang tidak sesuai prosedur (Rp 2,28 triliun), pembelian bijih timah ilegal (Rp 26,6 triliun), dan kerusakan ekologi (Rp 271 triliun).

Yang kedua adalah Pertamina. Penyidik Kejagung mengungkap ada dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. 

Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun. Nilai ini terdiri dari ekspor minyak mentah, impor minyak melalui broker, serta beban kompensasi dan subsidi BBM.

Modusnya mencakup manipulasi produksi kilang untuk membuka celah impor, mark-up harga, serta transaksi minyak berkualitas rendah yang diubah melalui blending. 

Akibatnya harga BBM lebih mahal serta meningkatkan beban APBN melalui subsidi dan kompensasi.

Dugaan korupsi juga terjadi pada dana pensiun PT Asabri. Kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dinilai sebagai salah satu yang terbesar dengan kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun. 

BPK menilai, kerugian tersebut disebabkan oleh berbagai penyimpangan di PT Asabri pada 2012 hingga 2019.

Yang keempat adalah PT Asuransi Jiwasraya. Tercatat ada enam orang yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan dana investasi di perusahaan ini pada periode 2008-2019. 

Nilai kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun. 

BACA JUGA: Waspadai Kejahatan Perbankan lewat Akun Palsu Call Center Bank

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia tak luput dari dugaan korupsi. Pemicunya pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan Avions de Transport Regional (ATR) 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2011-2021 membuat negara rugi sebesar US$ 609,81 juta atau sekitar Rp 9,37 triliun. 

Sementara itu, menurut Kejaksaan Agung, total kerugian yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai Rp 8,8 triliun.

6. PHK 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat 45 ribu lebih buruh kehilangan pekerjaannya alias terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemecatan tersebut berlangsung pada Januari-Februari 2025 dari 38 perusahaan. 

7. APBN

Ekonom meyakini kepercayaan dunia usaha semakin terkikis apabila Kementerian Keuangan kurang transparan memberi informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Apalagi pada bulan lalu, Kemenkeu tidak menggelar konferensi pers APBN Kita. Padahal publikasi ini digelar secara rutin. 

APBN Kita berisi kondisi penerimaan negara, data belanja negara atau penggunaan uang rakyat oleh pemerintah, hingga penjelasan berbagai isu terkini yang terkait APBN. 

Selain itu, Kemenkeu belum mengunggah dokumen APBN Kita edisi Januari 2025 dan edisi Februari 2025 di situs resminya.

BACA JUGA: BEI Berlakukan ARB Simetris. Ini Kiat Menghadapinya

8. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS)

Grafik nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dari grafik tersebut, dollar AS yang terus menguat terhadap rupiah selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. (*)

Sama seperti IHSG, selama pemerintahan Prabowo Gibran, trend nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak pernah menguat. Selalu melemah. Hingga tulisan ini dibuat, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp16.425. (*)